Jargas (jaringan gas bumi rumah tangga) memang dirancang lebih murah dari LPG: pada penetapan BPH Migas 2019, tarif rumah sederhana di tujuh wilayah dipatok maksimal Rp4.250 per m³, di bawah setara LPG 3 kg yang Rp5.013 sampai Rp6.266 per m³. Masalahnya bukan harga, tetapi jangkauan. Dalam lebih dari sepuluh tahun, sambungan jargas yang dibangun APBN belum menembus 1 juta rumah, sementara Indonesia masih mengimpor sebagian besar LPG.
Sobat Energi, pertanyaan "jargas atau LPG?" sering dijawab dengan perasaan, bukan angka. Berikut lima fakta dari Kementerian ESDM dan Ditjen Migas yang bisa Anda cek sendiri.
1. Tarif jargas dipatok pemerintah, dan untuk rumah sederhana lebih rendah dari LPG 3 kg
Harga jual jargas rumah tangga ditetapkan BPH Migas per wilayah, bukan dilepas ke pasar. Pada penetapan 2019, kelompok RT-1 dan PK-1 (rumah susun, rumah sederhana, pelanggan kecil) dipatok maksimal Rp4.250 per m³ untuk tujuh wilayah, sementara harga pasar LPG 3 kg setara Rp5.013 sampai Rp6.266 per m³. Untuk RT-2 dan PK-2 (rumah menengah atas, apartemen) tarifnya Rp6.250 per m³, dibandingkan LPG 12 kg yang setara Rp9.085 sampai Rp11.278 per m³. Tarif dievaluasi paling lama dua tahun sekali, jadi angka di wilayah Anda bisa berbeda (ESDM, 7 Maret 2019).
2. Jangkauan masih kecil: belum 1 juta sambungan setelah satu dekade
Murah tidak berarti tersedia, karena jargas hanya bisa dipakai di wilayah yang sudah dipasangi pipa. Kementerian ESDM mencatat 703.308 sambungan rumah (SR) dibangun dengan APBN pada 2009 sampai 2023 (ESDM). Ditjen Migas sendiri menyebut pembangunan selama sepuluh tahun belum mencapai 1 juta SR. Jargas masih pengecualian, belum kebiasaan.
3. Program sempat berhenti dan baru jalan lagi
Pembangunan jargas APBN sempat terhenti pada 2023 sampai 2024 dan dilanjutkan pada 2025. Pemerintah meneken kesepakatan pembangunan 115.264 SR untuk tahun anggaran 2025 sampai 2026 di 15 kabupaten dan kota, antara lain Kota Jambi (13.235 SR), Demak (14.859 SR) dan Indramayu (12.796 SR), dengan konstruksi mulai November 2025 (Ditjen Migas). Rencana tambahan 1 juta SR juga disebut, tetapi jadwal dan pembiayaannya belum dirinci di sumber yang sama.
4. Alasan utamanya adalah impor LPG
Indonesia mengonsumsi sekitar 8,6 juta ton LPG per tahun, tetapi hanya memproduksi 1,6 sampai 1,7 juta ton di dalam negeri. Sisanya diimpor, menurut siaran pers Ditjen Migas 27 April 2026 (Ditjen Migas). Setiap rumah yang pindah ke gas pipa berarti satu pembeli LPG impor berkurang. Itu sebabnya jargas dibahas sebagai urusan ketahanan energi, bukan sekadar dapur.
5. Jargas bukan satu-satunya pengganti LPG
Selain jargas, pemerintah juga mengkaji CNG (gas alam terkompresi) dan DME sebagai substitusi LPG. Siaran pers yang sama mencatat 57 badan usaha niaga CNG dan menyebut kajian pemanfaatan CNG secara nasional. Bagi rumah tangga, artinya pilihan ke depan bisa beragam: pipa di kota yang dilalui jaringan, tabung gas bertekanan di tempat lain. Untuk saat ini, LPG tetap andalan di sebagian besar wilayah.
Jargas vs LPG dalam satu tabel
| Aspek | Jargas | LPG 3 kg / 12 kg |
|---|---|---|
| Harga (penetapan 2019) | RT-1: maks Rp4.250/m³; RT-2: Rp6.250/m³ | Setara Rp5.013 sampai Rp6.266/m³ (3 kg); Rp9.085 sampai Rp11.278/m³ (12 kg) |
| Ketersediaan | Hanya di wilayah berpipa | Hampir di semua wilayah |
| Sumber pasokan | Gas bumi dalam negeri | Sebagian besar impor |
| Cara bayar | Meteran, bayar sesuai pemakaian | Beli per tabung |
| Status program | 115.264 SR baru untuk 2025 sampai 2026 | Berjalan |
Jargas di Talking on Energy Hub
Talking on Energy Hub membahas jargas langsung dengan pelaku industri, bukan dari rilis saja. Di Episode 05, Dr. Erwin Suryadi membahas jargas bersama EBT dan hilirisasi. Di Episode 01, Komaidi Notonegoro dari ReforMiner membahas beban impor dan subsidi energi. Untuk pengertian dasar jargas, baca pilar jargas ToEH.
FAQ
Apakah jargas lebih murah dari LPG?
Bagaimana cara mendapatkan sambungan jargas?
Kenapa pemerintah mendorong jargas?
Lihat juga: Apa itu jargas Indonesia · Ketahanan energi Indonesia · Episode 05