Subsidi barang menempel pada komoditasnya — BBM atau LPG dijual murah untuk semua orang, sehingga porsi terbesar justru dinikmati kelompok mampu yang konsumsinya lebih banyak. Subsidi orang membalik logikanya: bantuan menempel pada penerima yang berhak berbasis data, sementara harga energi bergerak mendekati keekonomian. Digitalisasi transaksi di pangkalan adalah kunci agar penyaluran benar-benar tepat sasaran.
Selama ini subsidi menempel pada komoditas: BBM tertentu dan LPG 3 kg dijual di bawah harga keekonomian untuk siapa pun. Karena kelompok mampu mengonsumsi energi lebih banyak, porsi terbesar subsidi justru mengalir ke mereka yang paling tidak membutuhkannya — tujuan pemerataan meleset, beban APBN membengkak.
Model alternatifnya mengidentifikasi kelompok sasaran melalui data (misalnya berbasis NIK dan basis data kesejahteraan), lalu menyalurkan bantuan secara tertarget. Harga energi bisa mendekati keekonomian, sementara perlindungan tetap sampai ke yang benar-benar membutuhkan.
Pencatatan digital di pangkalan LPG dan SPBU memungkinkan pemerintah memetakan pola konsumsi, menutup kebocoran, dan menyalurkan subsidi berdasarkan data — bukan sekadar harga murah di rak. Tantangannya ada pada akurasi data, sensitivitas politik kenaikan harga, dan jangkauan infrastruktur hingga pelosok.