Perpres 191/2014 membagi BBM di Indonesia menjadi tiga jenis: JBT yang disubsidi, JBKP yang ditugaskan tanpa subsidi, dan JBU. Kepmen ESDM 37.K/HK.02/MEM.M/2022 yang diteken 10 Maret 2022 menetapkan Pertalite (bensin RON 90) sebagai JBKP, menggantikan Premium RON 88, dengan wilayah penugasan seluruh Indonesia. Dalam rantai pasok migas Indonesia, pembagian ini menentukan siapa yang menetapkan harga, siapa yang menanggung selisihnya, dan siapa yang mengawasi volumenya.
1. JBT: minyak tanah dan solar, jenis yang disubsidi
Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah minyak tanah dan minyak solar, dengan spesifikasi, harga, volume, dan konsumen tertentu, dan hanya jenis ini yang diberikan subsidi. Definisinya ada di Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Perpres 191/2014 (naskah konsolidasi, JDIH Kemenkeu). Cara subsidinya berbeda untuk dua produk itu. Minyak tanah dijual dengan harga nominal tetap per liter yang disubsidi, sedangkan harga solar dihitung dari harga dasar ditambah PPN, dikurangi subsidi, lalu ditambah PBBKB (Pasal 14). Untuk solar, subsidinya adalah subsidi tetap per liter yang mengacu pada besaran dalam APBN (Pasal 16 ayat (2)).
2. JBKP: bensin penugasan, tanpa subsidi
Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bensin yang didistribusikan di wilayah penugasan dan, menurut definisinya, tidak diberikan subsidi. Perpres 191/2014 menetapkannya sebagai bensin RON minimum 88 (Pasal 3 ayat (2)), dan Perpres 117/2021 memperluas wilayah penugasannya ke seluruh wilayah NKRI sekaligus memberi Menteri ESDM wewenang mengubah jenis JBKP (JDIH Kemenko Infra). Wewenang itu dipakai lewat Kepmen 37.K/2022, yang menjadikan Pertalite JBKP dengan harga waktu itu Rp7.650 per liter (Kementerian ESDM, 29 Maret 2022). Harga JBKP dihitung dari harga dasar ditambah biaya tambahan distribusi di wilayah penugasan, PPN, dan PBBKB (Pasal 14 ayat (5)). Bila harga yang ditetapkan pemerintah membuat penerimaan badan usaha penugasan kurang atau lebih, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengaturannya setelah pemeriksaan auditor (Pasal 16A).
3. JBU: semua BBM lainnya, harganya dihitung badan usaha
Jenis BBM Umum (JBU) adalah seluruh BBM di luar JBT dan JBKP, tanpa subsidi, dan harganya dihitung serta ditetapkan oleh badan usaha. Batasnya adalah formula harga tertinggi: harga dasar ditambah PPN dan PBBKB, dengan harga dasar terdiri dari biaya perolehan, distribusi, penyimpanan, dan margin (Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 14A Perpres 191/2014). Pertamax, yang disebut Kementerian ESDM sebagai BBM nonsubsidi, masuk jalur ini; rinciannya ada di artikel rumus harga BBM nonsubsidi.
4. Harga JBT dan JBKP ditetapkan Menteri, dan bisa menyimpang dari rumus
Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran JBT dan JBKP, dan boleh menetapkannya berbeda dari hasil rumus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, daya beli masyarakat, serta kondisi ekonomi dan sosial. Ketentuan ini ada di Pasal 14 ayat (1) dan ayat (8) Perpres 191/2014, dan perubahan harga diputuskan lewat rapat koordinasi yang dipimpin menteri koordinator bidang perekonomian. Contohnya penyesuaian 3 September 2022: Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, solar bersubsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 (siaran pers Kementerian ESDM, 3 September 2022). Karena itu, harga Pertalite dan solar bisa bertahan lama di angka yang sama, sementara harga JBU bergerak mengikuti rumus.
5. BPH Migas mengatur volume dan penugasannya
BPH Migas menugaskan badan usaha untuk menyediakan dan menyalurkan JBT dan JBKP, dan menetapkan alokasi volume JBT untuk tiap konsumen pengguna. Untuk JBT, BPH Migas mengusulkan volume kebutuhan tahunan, Menteri ESDM menetapkannya, lalu menyampaikannya ke Menteri Keuangan untuk menyusun perkiraan subsidi (Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 21 ayat (5) Perpres 191/2014). Penyaluran JBT juga bisa dilakukan secara tertutup dan bertahap, untuk pengguna atau volume tertentu dengan alat kendali (Pasal 13). Untuk Pertalite, Kepmen 37.K/2022 menugaskan BPH Migas mengatur, mengawasi, dan mengendalikan alokasi volume JBKP (Kementerian ESDM, 29 Maret 2022).
Tiga jenis BBM dalam satu tabel
| Jenis | Isi | Subsidi | Harga ditetapkan oleh | Dasar |
|---|---|---|---|---|
| JBT (Jenis BBM Tertentu) | Minyak tanah, minyak solar | Ya: minyak tanah per liter, solar subsidi tetap per liter | Menteri ESDM | Perpres 191/2014 Pasal 3 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 |
| JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) | Bensin RON 90 (Pertalite), seluruh wilayah NKRI | Tidak; selisih penerimaan diatur Menteri Keuangan | Menteri ESDM | Perpres 191/2014 Pasal 3 jo. Perpres 117/2021; Kepmen ESDM 37.K/2022; Pasal 16A |
| JBU (Jenis BBM Umum) | Semua BBM lain, misalnya Pertamax | Tidak | Badan usaha, di bawah formula harga tertinggi | Perpres 191/2014 Pasal 3 ayat (5), Pasal 14A |
Subsidi BBM di Talking on Energy Hub
Talking on Energy Hub membahas soal tepat sasaran yang muncul dari pembagian ini. Di Episode 001, Komaidi Notonegoro menyoroti paradoks subsidi: pemilik mobil bisa menyerap 50 sampai 70 liter BBM bersubsidi, sementara warga tanpa kendaraan tidak mendapat aksesnya. Di Episode 003, Dirjen Migas Laode Sulaeman membahas digitalisasi di tingkat pangkalan agar subsidi bergeser dari barang ke orang; ringkasannya ada di insight subsidi barang dan subsidi orang. Di Episode 004, Fathul Nugroho dari Komite BPH Migas menjelaskan cara stok Pertalite dan Solar dijaga di jalur mudik.
FAQ
Apa beda JBT, JBKP, dan JBU?
Apakah Pertalite termasuk BBM subsidi?
Lihat juga: Rumus harga BBM nonsubsidi · Supply chain migas Indonesia · Subsidi barang vs subsidi orang